<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <rss version="2.0"><channel> 
				<title>RSS A1 Bos</title> 
				<description>a1bos.com merupakan media online yang mempublikasikan serta memberikan informasi secara profesional, cepat dan akurat.</description>
				<link>https://a1bos.com/</link> 
				<language>id-id</language><item>
						                <title>Aklamasi, Abdul Rohman Nakhodai Ketua SMSI Tulang Bawang Periode 2026-2029</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/aklamasi-abdul-rohman-nakhodai-ketua-smsi-tulang-bawang-periode-20262029</link>
						                <description>Tulang Bawang, A1BOS.COM - Prosesi Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke 1 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Tulang Bawang yang dilaksanakan di Hotel Leman, Unit 2, berjalan lancar dan sukses, Jumat (03/07/2026).Pada Muskab ke-1 SMSI, Abdul Rohman, terpilih secara aklamasi untuk memimpin organisasi SMSI Tulang Bawang periode 2026-2029, Sekretaris, M. Safril Ridho, Bendahara, Setiyo Budi Pramono.Sebanyak 20 Owner atau pemilik perusahaan media online yang ada di Sai Bumi Nengah Nyappur kompak satu suara memilih Abdul Rohman untuk memajukan organisasi SMSI Tulang Bawang.Dalam sambutannya, Ketua SMSI Tulang Bawang, Abdul Rohman, mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota SMSI yang telah memberikan dukungan dan memberikan amanah untuk mempin organisasi SMSI Tulang Bawang.Abdul Rohman mengaku akan mengemban amanah dengan sebaik - baiknya dan akan mengibarkan dan memajukan organisasi di Tulang Bawang yang dikenal dengan slogan Udang Manis."Saya siap untuk mengemban amanah dan siap untuk memajukan SMSI. Kita semua siap untuk memajukan SMSI. SMSI Tulang Bawang Jaya, SMSI Maju Bersama," tegas Rohman.Acara Muskab SMSI ke 1 dihadiri oleh Ketua SMSI Lampung, Bupati Tulang Bawang, DPRD Tulangbawang, Kapolres Tulang Bawang, Kajari Tulang Bawang, Dandim Tulang Bawang, Ketua TP PKK Tulang Bawang, Ketua SMSI Provinsi Lampung, Ketua PCNU, Ketua Muhamadiah, Ketua Bawaslu, Kadiskominfo, Kepala Kesbangpol, Camat Banjar Agung, dan para pejabat Pemkab Tulang Bawang. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>SMSI Provinsi Lampung Raih Penghargaan dari Kapolda Lampung</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/smsi-provinsi-lampung-raih-penghargaan-dari-kapolda-lampung</link>
						                <description>Bandar Lampung, A1BOS.COM - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung raih piagam penghargaan dari Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., M.H. Penghargaan tersebut tertuang dalam piagam Kapolda Lampung nomor : Kep./281/DI/2026 yang memberikan apresiasi peran serta media mitra Polri yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap institusi Polri di Polda Lampung.Penyerahan penghargaan Kapolda Lampung secara simbolis disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari Yuyun, S.I.K., M.H. kepada Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan, SE. yang diwakili Sekretaris SMSI Lampung, H. Senen, S.I.Kom. pada acara syukuran HUT Bhayangkara ke 80 tahun di GSG Polda Lampung, Kamis (02/07/2026).”Terimakasih atas peran serta media di Lampung atas kerjasama yang terjalin selama ini dengan Polda Lampung,” kata Yuni Iswandari Yuyun usai acara penyerahan pengharaan.Sementara itu, Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan, S.E. juga mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Lampung atas penghargaan yang diberikan kepada SMSI. Semoga kerjasama antara Polri di Provinsi Lampung dengan SMSI semakin baik.Donny Irawan juga mengucapkan selamat HUT Bhayangkara ke 80 tahun. Semoga Polisi semakin profesional, modern, dan terpercaya. Terus hadir untuk memberikan rasa aman, keadilan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Festival Budaya Sekappung Limo Migo II Jadi Momentum Merawat Warisan Leluhur</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/festival-budaya-sekappung-limo-migo-ii-jadi-momentum-merawat-warisan-leluhur</link>
						                <description>Lampung Timur, A1BOS.COM - Festival Budaya Sekappung Limo Migo II kembali digelar sebagai momentum memperkuat pelestarian budaya adat Lampung sekaligus mempererat kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Mengusung tema "Integritas Budaya Adat Lampung Sekappung Limo Migo: Kepribadian Nasional Berakar pada Kearifan Lokal", festival ini menjadi ruang temu antara para pengembang adat, pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, hingga masyarakat umum dalam semangat menjaga kelestarian budaya Lampung.Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (28/06/2026) tersebut tidak hanya menampilkan kekayaan tradisi dan adat istiadat Lampung, tetapi juga menjadi simbol kuatnya kolaborasi berbagai pihak dalam merawat warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.Festival Budaya Sekappung Limo Migo II terselenggara berkat semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat. Dukungan datang dari Bandar Marga Sekappung Limo Migo, Keratuan Darah Putih, para penyimbang adat, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 23 kepala desa di Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Marga Sekampung, para donatur, hingga masyarakat yang turut berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.Ketua Pelaksana Festival Budaya Sekappung Limo Migo II, Ibrahim Restusaka Gelar Pengeran Ngukup, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga festival dapat berlangsung dengan baik.Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan festival merupakan hasil kebersamaan seluruh komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan adat dan budaya Lampung."Festival ini bukan hanya sebuah perayaan budaya, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi sekarang maupun yang akan datang," ujar Ibrahim.Ia berharap Festival Budaya Sekappung Limo Migo II mampu menjadi pemantik semangat bagi generasi muda untuk lebih mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan adat istiadat Lampung sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.Menurut Ibrahim, budaya tidak boleh berhenti sebagai cerita masa lalu, melainkan harus terus hadir dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan semua generasi."Budaya bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk dijaga, dipelajari, dan diwariskan. Ketika adat tetap hidup di tengah masyarakat, maka jati diri daerah akan tetap kokoh menghadapi perubahan zaman," katanya.Festival ini juga menjadi bukti bahwa pelestarian budaya tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Sinergi antara lembaga adat, pemerintah, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat menjadi fondasi penting agar nilai-nilai budaya Lampung tetap lestari di tengah arus modernisasi.









Dengan semangat kebersamaan yang terus dijaga, Festival Budaya Sekappung Limo Migo II diharapkan mampu menjadi agenda budaya yang tidak hanya memperkenalkan kekayaan adat Lampung kepada masyarakat luas, tetapi juga memperkuat karakter bangsa yang berakar pada kearifan lokal serta menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah di kalangan generasi muda. (Abu Umar)</description>
					                </item><item>
						                <title>Tekan Penumpukan Perkara, SMSI Dukung Program Mediasi MA</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/tekan-penumpukan-perkara-smsi-dukung-program-mediasi-ma</link>
						                <description>Jakarta, A1BOS.COM - Mahkamah Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 17 Juni 2026. Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah. Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta, Selasa (17/06/2026) dan diterima langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang  pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat."SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program  mediator yang dicanangkan MA," ujarnya.SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.Untuk itu, Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia."Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah," tandasnya.Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.Pada kesempatan yang sama,  Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.Sunarto  mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya,  Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.Fokus Kerja SamaDalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni:Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.Mengembangkan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui sebagai mediator bersertifikat.Melaksanakan pelatihan secara berkala di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis budaya mediasi dapat semakin berkembang di Indonesia dan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban peradilan. Selain mempercepat penyelesaian sengketa, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam menyelesaikan konflik, dari pola menang-kalah di ruang sidang menjadi budaya dialog, musyawarah, dan perdamaian yang berkelanjutan. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Sekber Konstituen Dewan Pers Sukses Gelar Sarasehan Jilid II Terkait Pajak</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/sekber-konstituen-dewan-pers-sukses-gelar-sarasehan-jilid-ii-terkait-pajak</link>
						                <description>Bandar Lampung, A1BOS.COM - Sekretariat Bersama (Sekber) 3 Konstituen Dewan Pers di Lampung, AMSI, SMSI, dan JMSI, sukses menggelar Sarasehan Jilid II "Pajak Digali, Pajak Dikepul, Lalu?" yang dilaksanakan di Lantai 3, Gedung Perpustakaan Daerah Jalan ZA Pagar Alam, Rabu (10/06/2026).Kegiatan ini menghadirkan pembicara Kepala Bapenda Lampung Siapul, S.Sos., M.I.P., Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol N.Dedy Arifianto,S.H.,S.I.K.,M.H., yang diwakili Kompol Juli, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Rifandy Ritonga, dan Dosen Unila Prof. Dr. Marselina dengan moderator Ketua Harian SMSI Provinsi Lampung Fajar Arifin.Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi Lampung menemukan metode penggalian pajak  untuk meningkatkan PAD Provinsi Lampung."Kegiatan ini diselenggarakan dengan harapan membantu Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan PAD dari sektor pajak," ucap Novriwan.Ketua AMSI, Hendri menyebutkan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Sekber 3 Konstituen Dewan Pers di Lampung terhadap kondisi PAD Provinsi Lampung yang menurun."Potensi PAD dari sektor pajak cukup besar, tapi hari ini kita lihat target pendapatan dari pajak belum tercapai. Oleh sebab itu, melalui kegiatan ini  kita dukung pemerintah untuk menemukan solusi dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak," ucap Hendri.Sementara itu, Ketua SMSI, Donny Irawan, berharap kegiatan ini merupakan salah satu upaya Sekber untuk membantu Pemerintah Provinsi Lampung menemukan solusi bagaimana agar membayar pajak bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Dia menyoroti sekaligus juga mengkritisi ribetnya membayar pajak dan lamanya waktu yang diperlukan. Hal ini, ucapnya, membuat wajib pajak enggan membayar pajak."Kami berharap ada metode atau cara membayar pajak yang cepat, seperti kita belanja di Indomaret sehingga bisa menambah motivasi masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak. Sebab, jika untuk membayar pajak harus butuh waktu berjam-jam, tentu masyarakat enggan untuk membayar pajak. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>PWI Lampung Timur Audiensi dengan DPRD, Bahas HPN dan Porwanas 2027 di Lampung</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/pwi-lampung-timur-audiensi-dengan-dprd-bahas-hpn-dan-porwanas-2027-di-lampung</link>
						                <description>Lampung Timur, A1BOS.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Timur melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD dan Komisi I DPRD Lampung Timur di ruang rapat DPRD setempat, Selasa (09/06/2026).Rombongan PWI Lampung Timur yang dipimpin Ketua PWI Muklis beserta jajaran pengurus diterima langsung oleh Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah, Wakil Ketua I DPRD Ariyan Putra Marga, Sekretaris DPRD, serta Ketua dan anggota Komisi I DPRD Lampung Timur.Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat silaturahmi antara organisasi profesi wartawan dengan lembaga legislatif, pertemuan juga membahas persiapan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) Tahun 2027 yang akan dipusatkan di Provinsi Lampung pada April 2027 mendatang.Ketua PWI Lampung Timur, Muklis, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sinergi dengan DPRD Lampung Timur sekaligus meminta dukungan terhadap agenda besar insan pers nasional yang akan digelar di Lampung."Kami bersilaturahmi dengan pimpinan DPRD dan Komisi I. Selain itu, kami juga memohon dukungan untuk pelaksanaan Hari Pers Nasional dan Porwanas 2027 yang akan dipusatkan di Provinsi Lampung. Ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk menunjukkan potensi dan kemajuan Lampung kepada tamu dari seluruh Indonesia," ujar Muklis.Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Lampung Timur, Ariyan Putra Marga, berharap PWI dapat terus menjadi organisasi profesi yang mampu memberikan teladan bagi wartawan di daerah."PWI merupakan organisasi wartawan yang paling dewasa dan berpengalaman. Kami berharap PWI dapat menjadi leader bagi wartawan lainnya serta terus menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik," kata Ariyan.Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD Lampung Timur, Ali Johan Arif. Dia berharap PWI dapat terus berperan aktif dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat."Kami berharap PWI dapat membantu menyebarluaskan berbagai program dan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakat. Pada prinsipnya kami mendukung program-program yang dijalankan PWI," ujarnya.Ketua DPRD Lampung Timur, Rida Rotul Aliyah, menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 serta berbagai program yang dijalankan PWI."Kami siap memberikan support dan dukungan terhadap program PWI, termasuk pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 di Provinsi Lampung. Semoga kegiatan tersebut berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi daerah," tegas Rida.Melalui audiensi tersebut, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara insan pers dan DPRD Lampung Timur dalam mendukung pembangunan daerah serta menyukseskan agenda nasional yang akan digelar di Provinsi Lampung tahun 2027. (Sembiring)</description>
					                </item><item>
						                <title>Buka Rakerda SMSI, Bupati Tulang Bawang Puji Konsistensi Program Jumat Berkah SMSI</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/buka-rakerda-smsi-bupati-tulang-bawang-puji-konsistensi-program-jumat-berkah-smsi</link>
						                <description>Tulang Bawang, A1BOS.COM - Langkah strategis diambil oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Tulang Bawang dalam menatap arah baru organisasi. Bupati Qudrotul Ikhwan, bahkan meluangkan waktu khusus untuk menghadiri langsung dan membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) SMSI yang digelar di sekretariat setempat, Jumat (05/07/2026).Rakerda ini bukan sekadar pertemuan biasa. Agenda tersebut menjadi ruang krusial untuk merumuskan dan menetapkan cetak biru program kerja SMSI Tulang Bawang periode 2026–2029. Lebih dari itu, forum ini juga menjadi penentu arah kepemimpinan baru melalui pembahasan Musyawarah Kabupaten (Muskab) untuk memilih Ketua dan kepengurusan masa bakti tiga tahun ke depan.Dalam forum tersebut, Ketua SMSI Tulang Bawang, Abdul Rohman, menegaskan kembali posisi strategis organisasi yang dipimpinnya. Ia mengingatkan bahwa SMSI merupakan wadah resmi para pemilik media siber / media online, yang sudah menjadi salah satu konstituen Dewan Pers.Di hadapan bupati dan para pemilik media, Abdul Rohman, memaparkan berbagai capaian nyata yang telah menyentuh langsung masyarakat, terutama di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah konsistensi program “Jumat Berkah”.“Alhamdulillah, selama ini SMSI sudah melaksanakan program Jumat Berkah ke-100 tanpa terputus. Selanjutnya, kami siap untuk melaksanakan program yang bersinergi dengan pemerintah daerah,” ujar Abdul Rohman saat memberikan sambutan.Abdul Rohman menambahkan, kehadiran SMSI harus membawa dampak positif yang konkret, baik untuk masyarakat luas maupun bagi pemerintah daerah. Melalui diseminasi informasi yang sehat, SMSI berkomitmen penuh untuk mengawal, mensosialisasikan, sekaligus mensukseskan berbagai program kerja strategis yang dicanangkan pemerintah kabupaten.Komitmen sinergi ini disambut hangat oleh Bupati Qudrotul Ikhwan. Orang nomor satu di kabupaten yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi SMSI, khususnya atas keberhasilan mempertahankan program sosial hingga mencapai angka satu abad pekan tanpa putus.Qudrotul berharap, SMSI tidak sekadar menjadi mitra pemberitaan, melainkan motor penggerak yang aktif dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Ia kemudian menjabarkan sejumlah agenda besar yang tengah dan akan digulirkan Pemkab Tulang Bawang, yang membutuhkan dorongan publikasi serta kolaborasi kuat dari sektor media.Menurut Qudrotul, fokus Pemkab saat ini adalah mengoptimalkan seluruh potensi daerah demi kesejahteraan Masyarakat. Program-program tersebut di antaranya mencakup pengelolaan dan pemanfaatan lahan mangkrak agar berubah menjadi lahan produktif, penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga peta jalan peningkatan ekonomi masyarakat secara makro.Pertemuan ini menjadi sinyal kuat terjalinnya kolaborasi baru yang lebih erat antara pembuat kebijakan dan pilar keempat demokrasi di Tulangbawang. Langkah ke depan kini bertumpu pada bagaimana komitmen sinergi ini diterjemahkan dalam program kerja nyata pasca-Muskab mendatang. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Konsistensi Tata Kelola Keuangan, Kota Metro Raih Opini WTP 16 Kali Berturut-turut</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/konsistensi-tata-kelola-keuangan-kota-metro-raih-opini-wtp-16-kali-berturutturut</link>
						                <description>Kota Metro, A1BOS.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro kembali mengukuhkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2010, Pemkot Metro berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Pj. Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, di Auditorium BPK RI Perwakilan Lampung pada Jumat (29/05/2026).Menanggapi capaian bergengsi ini, Pj. Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Lampung atas dedikasi dan profesionalismenya dalam mengawal pemeriksaan laporan keuangan daerah.“LHP BPK ini bukan sekadar predikat, melainkan instrumen evaluasi yang sangat krusial bagi pemerintah daerah dan DPRD. Melalui hasil ini, kita dapat mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah diimplementasikan secara tertib, transparan, akuntabel, serta selaras dengan regulasi yang berlaku,” ujar Kusbani.Lebih lanjut, Kusbani menegaskan bahwa pencapaian opini yang baik ini harus menjadi pemantik untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Menurutnya, esensi utama dari tata kelola keuangan yang berkualitas adalah seberapa besar dampak positifnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Metro. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Pelepasan 42 ASN Kota Metro, Momentum Edukasi Regulasi Pensiun dan Regenerasi Birokrasi</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/pelepasan-42-asn-kota-metro-momentum-edukasi-regulasi-pensiun-dan-regenerasi-birokrasi</link>
						                <description>Kota Metro, A1BOS.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro secara resmi melepas 42 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) untuk periode 1 Januari hingga 1 Juni 2026. Acara pelepasan simbolis ini dipimpin langsung oleh Walikota Metro, Bambang Iman Santoso, di Aula Pemerintah Kota Metro pada Selasa (02/06/2026).Selain sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para abdi negara, momen purnabakti ini juga menjadi sarana edukasi publik mengenai pentingnya manajemen kepegawaian dan kepatuhan hukum dalam birokrasi.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro, Elmanani, menjelaskan bahwa proses pensiun para ASN tidak terjadi secara instan, melainkan diatur secara ketat oleh hukum yang berlaku. “Landasan hukum utama yang mendasari masa purnabakti ini diantaranya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (yang telah diubah melalui PP Nomor 17 Tahun 2020). Serta, Peraturan BKN Nomor 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS,” kata dia. Elmanani memaparkan, dari 42 ASN yang memasuki BUP, sebarannya merata sejak awal tahun, yakni Januari (7 orang), Februari (9 orang), Maret (6 orang), April (6 orang), Mei (4 orang), dan Juni (10 orang).“Jabatan yang ditinggalkan mencakup 18 jabatan struktural, 8 jabatan fungsional tertentu, serta 16 jabatan guru dan pengawas,” imbuhnya. Hal ini mengedukasi masyarakat bahwa struktur ASN terdiri dari berbagai jenis profesi pelayanan, mulai dari manajerial (struktural) hingga pelayanan dasar seperti pendidikan (guru).Salah satu poin edukatif penting dalam acara ini adalah hadirnya inovasi layanan terintegrasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Metro.Saat seorang ASN pensiun, status pekerjaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mereka harus diubah secara hukum dari PNS menjadi Pensiunan.  Melalui fasilitas ini, Pemkot Metro mengedukasi pentingnya pemutakhiran data Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang cepat dan efisien agar para pensiunan tidak kesulitan mengurus hak-hak mereka di masa tua, seperti dana pensiun Taspen.Pada hari yang sama, prinsip kontinuitas birokrasi diwujudkan melalui serah terima jabatan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Metro. Jabatan yang sebelumnya diemban oleh Supriyadi (yang kini memasuki masa pensiun) diserahterimakan kepada Ade Erwinsyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKAD Kota Metro.Proses ini memberikan edukasi tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa pelayanan publik di sektor vital seperti keuangan daerah tidak boleh kosong atau terhenti akibat adanya pejabat yang pensiun. Penunjukan Plt menjamin transisi kepemimpinan berjalan lancar tanpa hambatan administratif.Dalam sambutannya, Walikota Metro Bambang Iman Santoso menekankan nilai filosofis dari masa purnabakti. Ia mengedukasi bahwa pensiun hanyalah perubahan status administratif, bukan akhir dari kontribusi sosial.“Masa pensiun bukan akhir dari proses aktivitas dan pengabdian. Semangat dan optimisme harus tetap menyala. Kontribusi seorang pensiunan justru semakin nyata dan diperlukan saat terjun langsung di tengah kehidupan bermasyarakat,” tegas Bambang.Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas loyalitas dan kerja keras para ASN yang kini bersiap mengabdikan diri dalam ruang lingkup yang baru di masyarakat. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>ABPEDNAS Cetak Sejarah, Raih 100 Ribu Anggota Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/abpednas-cetak-sejarah-raih-100-ribu-anggota-bertepatan-hari-lahir-pancasila-2026</link>
						                <description>Jakarta, A1BOS.COM - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencatat tonggak sejarah baru dengan berhasil mencapai 100.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pencapaian tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengabdian bagi pembangunan desa di Indonesia.Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. (Rilis/Red)</description>
					                </item></channel>
  	</rss>